Pada medio bulan Maret 2014 yang lalu hingga saat ini public pengguna motor sempat dipanaskan dengan rencana kebijakan Pemerinta DKI Jakarta, melalui Wakil Gubernur Ahok, yang menyampaikan rencana bahwa motor dilarang melalui jalur protokol. Pemerintah DKI Jakarta saat ini tengah merumuskan cara untuk mengurai kemacetan salah satu sasarannya adalah pengguna sepeda motor. Wakil Gubernur DKI Ahok, mengatakan kalau dirinya ingin nanti motor tidak bisa masuk jalur utama kota Jakarta setelah transportasi publik tersedia lebih baik. Bentuk diskriminasikah ini?

Selama ini kalau kita cermati bersama, hal utama yang menyebabkan kemacetan apa benar hanya dari pengguna sepeda motor? Lalu kapasitas jalan dan pengguna mobil pribadi yang nota benenya satu mobil memakan space jalan hingga rata-rata 2-3 meter persegi, dan satu mobil pribadi rata-rata hanya berpenumpang 1-2 orang, apa tidak dibilang salah satu penyebab kemacetan juga? Hemm sungguh aneh kita republik ini menentukan sebuah kebijakan publik. Lalu kenapa tidak ada aturan yang lebih ketat untuk kedua moda transportasi mobil ini.

Karena saat ini penompang sektor ekonomi dari segi transportasi salah satunya yang paling ekonomis dan mampu bergerak cepat adalah sepeda motor. Tanpa kendaraan yang satu ini akan dibilang seluruh aktifitas ekonomi akan begerak lambat dan terbuang percuma waktu yang ada.

Menurut Gunadi Sindhuwinata Ketua Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (8/4/2014). “Selama ini motor-motor sering dianggap sebagai biang kemacetan di jalanan. Benarkah? Coba lihat jalan tol, apa ada motor di sana”?

“Ada orang yang selalu bilang kalau penjualan motor yang tinggi membuat jalanan macet. Lihat di tol yang tidak ada sepeda motornya saja macet,” tambahnya. Padahal menurutnya, moda transportasi yang saat ini paling sesuai untuk masyarakat adalah motor. Sebab, infrastruktur transportasi publik masih minim dan harga mobil, bahkan mobil sekelas LCGC sekalipun masih dianggap mahal.

Ada baiknya sebelum membuat kebijakan pemerintah harus telah siap menyediakan transportasi yang nyaman dan aman, kepada publik agar secara sukarela pengguna motor atau mobil pribadi dengan sadar diri akan beralih ke moda transportasi massal. (Rdx13)